Tag: Omnibus Law

MANGUPURA, NusaBali.com - Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Berkelanjutan, Putu Supadma Rudana menjadi salah satu panelis dalam World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kuta Selatan, Badung, pada Senin (20/5). Supadma Rudana  mengusulkan agar dibuatkan regulasi khusus atau Omnibus Law tentang air.

JAKARTA, NusaBali - Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI), Putu Supadma Rudana mengatakan perlu ada kajian secara komprehensif untuk mengintegrasikan penguatan kebudayaan dan peradaban bangsa yang tidak hanya dengan RUU Permuseuman saja.

JAKARTA, NusaBali.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menerima naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP), Rabu (13/4/2022).

DENPASAR, NusaBali.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali bersama Komite Kerja Advokasi Lingkungan (Kekal) dan Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (Frontier) Bali membuka posko pengaduan masyarakat yang terdampak proyek Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) bertempat di sekretariat Walhi Bali Jalan Dewi Madri IV Nomor 2 Denpasar.

DENPASAR, NusaBali
Sebanyak 790 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan jalannya sidang rakyat yang digelar oleh Solidaritas Aliansi Pro Demokrasi (Santi) di wantilan kantor DPRD Bali, pada Senin (2/11) siang.

Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry berang ketika aktivis mahasiswa sampai ‘usir’ petugas keamanan dari Wantilan Gedung Dewan

DENPASAR, NusaBali.com
Massa yang tergabung dalam Solidaritas Aliansi Rakyat Pro Demokrasi (SANTI) mendatangi DPRD Provinsi Bali, Senin (2/11). Kegiatan ini merupakan lanjutan dari aksi damai tolak Omnibus Law pada (16/10) lalu.

DENPASAR, NusaBali
DPRD Provinsi Bali menyerahkan aspirasi terkait UU (Undang-Undang) Cipta Kerja (Ciptaker) yang disampaikan Solidaritas Aliansi Rakyat Pro Demokrasi (Santi) Provinsi Bali kepada Komisi IX DPR RI membidangi tenaga kerja di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (23/10) sore.

JAKARTA, NusaBali
Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19 sebesar Rp 2,4 juta.

MANGUPURA, NusaBali
Untuk mengamankan aksi demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang digelar di depan Kampus Pasca Sarjana Universitas Udayana (Unud) di Jalan PB Sudirman, Kamis (22/10), Polres Badung terjunkan 1 Kompi Dalmas.

DENPASAR, NusaBali
Aliansi Bali Tidak Diam kembali menggelar aksi demo tuntut penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja, pada Kamis (22/10) sore.

DENPASAR, NusaBali
Ada satu insiden sebelum demo penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law oleh Aliansi Bali Tidak Diam berlangsung, Kamis (22/10).

Titik kumpul di kampus Unud mendadak berganti tempat lantaran tiba-tiba dilakukan penyemprotan disinfektan.

DENPASAR, NusaBali
Aliansi Bali Tidak Diam kembali menggelar aksi demo, Kamis (22/10) sore ini.

JAKARTA, NusaBali
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin (Jokowi-Amin) genap satu tahun pada 20 Oktober 2020 kemarin.

DENPASAR, NusaBali
Sejumlah poster berisi ajakan bikin demo rusuh ditemukan terpasang di sejumlah titik kawasan Kota Denpasar, Rabu (21/10), selain juga viral melalui media sosial.

MANGUPURA, NusaBali
Polres Badung siagakan 3 pleton Dalmas antisipasi bila sewaktu-waktu ada demonstrasi yang dikendalikan oleh Polda Bali.

Kegiatan ini untuk menjawab narasi bahwa penolak Omnibus Law tidak melalui proses diskusi dan menelaah apa yang terjadi.

Nama Aliansi Bali Tidak Diam dicatut pihak tidak bertanggungjawab dengan penyebaran pamflet hoaks. Sebaliknya pamflet yang asli, malah disebut lenyap.

JAKARTA, NusaBali
Penolakan elemen masyarakat Bali terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja mendapat sambutan dari sejumlah anggota DPRD Bali.